Menjadi Alumni: Mewujudkan Impian Dan Pembuktian

Memperoleh sebuah pekerjaan adalah suatu impian setiap orang apalagi jika seseorang telah memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Rasanya mulia sekali apabila mendapatkan pekrjaan yang baik. Walau sesungguhnya jauh lebih mulia jika seseorang mendapat kesempatan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sebab dengan memperkerjakan orang lain berarti kita telah berpartispasi membangun kesejahteraan negeri sehingga maafaatnya jauh lebih besar ketimbang kita hanya bekerja di perusahaan milik orang lain. Menjadi pencari kerja (job seeker) ataupun menjadi pembuka lapangan pekerjaan (job creator) memiliki kesamaan yaitu siap menghadapi tantangan (persaingan) yang ada khsusnya dalam hal kemampuan yang dmiliki. Pekerja yang memiliki kemampuan lebih bagus akan memperoleh banyak kesempatan yang baik, tetapi pekerja yang berkemampaun kurang memadai akan kesulitan memperoleh kesempatan itu dan bersiaplah untuk tersingkir dari kompetisi yang mungkin pesertanya adalah merupakan bawahan anda sendiri. Bagi orang yang profesional dan sportifitas, situasi demikian bukanlah hal yang sulit bagi dia untuk dilalui, dia akan dengan legowo menerimanya. Tapi bagi orang yang rakus hal ini akan menjadi bumerang bagi perjalanan karirnya sehingga dia akan berusaha dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk meraih segala impiannya. Pekerja yang merasa tertekan menghadapi tantangan dalam pekerjaan disebabkan oleh pekerja itu semakin menyadari dirinya kurang mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Tentu saja berbeda hal jika faktor ketertekanan yang timbul akibat pola yang tidak baik atau diluar prosedural. Dalam keadaan demikian seorang pekerja harus bersikap konsisten, tegas, dan berani. Apapun itu jenis pekerjaan yang dilakukan pasti selalu ada tantangan (masalah). andaikan tidak punya pekrjaan saja ada tantangannya, apa lagi kalau bekerja. Persoalannya bagaimana seseorang menghadapi dan menyelesaikan tantangan itu dengan baik. Disinilah seseungguhnya kemampuan dan kepemimpinan seseorang akan diuji. Apakah ketika datang tantangan seseorang mengambil cara pintas ---mengikuti arus, lepas tangan, pasrah--- ketimbang berpikir dan berusaha mencari solusi (tindakan) yang terbaik untuk dilakukan. Seorang pekerja dan pemimpin yang baik, ketika menghadapi tantangan akan berprisnsip berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak.

Suka duka menjadi pekerja

Bekerja diperusahaan kepunyaan orang lain baukanlah perkara mudah, suatu saat kita bisa didepak jika tidak kompeten lagi dalam bekerja, baik itu oleh manajemen, maupun karena persaingan antar rekan kerja. Biarpun demikian, pekerja akan menikmati pekerjaan itu jika apa yang dia kerjakan itu menganggapnya sebagai kepunyaannya, dalam bekerja anda dituntut professional. Pekerja yang professional tidak akan cemas jika dirinya harus dikeluarkan dari pekrjaannya, dia akan berpikir positif, optimis menghadapinya dan akan melakukan usaha yang lebih baik lagi dalam karirnya. Hal serupa juga berlaku bagi orang percaya bahkan mestinya melebihi orang yang professional, kita berpikrir untuk menginstropeksi diri dan mempebaiki segala kekurangan yang pernah ada serta tidak mengabaikan campur tangan Tuhan dalam segala yang kita kerjakan dan kita pikirkan. Barangkali selama ini cenderung terlalu enjoi dengan keadaan sehingga lupa dengan yang diatas, bersikap minder dalam bekerja sehingga potensi yang anda miliki tidak tampak, menjadi pekerja yang kurang bertanggung jawab, kurang displin bekerja, sering lalai (tidak teliti) dalam bekerja, kurang mau belajar dan sebagainya. Bagi seorang pekerja yang tidak menyadari dan tidak terlatih dan terbiasa aspek demikian akan menjadikan dirinya kaku bahkan frustrasi dalam bekerja yang secara perlahan akan membawanya pada sikap mengeluh, mengerutu, dan tidak nyaman dalam bekerja. Tidak mengherankan jika ada teman kita selama menjalani studi biasa-biasa saja dalam hal akademik tetapi ketika bekerja dia berada diatas orang yang punya nilai akademik lebih baik. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk menjadi pekerja atupun pencipta lapangan pekerjaan yang bisa diantisipasi dan dipersiapkan sejak dini sebelum masuk dalam dunia kerja. Misalnya belajar berorganisasi yang baik ditengah-tengah kampus, mencari pengembangan diri diluar aktivitas perkuliahan, dan sebagainya. Tangatangan lain yang barangkali dihadapi dalam bekerja adalah apabila ada pihak ----mungkin itu pihak manajemen atau pihak lain---- meminta anda bekerja diluar prosedur yang berlaku, mungkin dengan cara-cara yang tidak benar. Terlebih jika yang meminta anda adalah orang yang berpengaruh dalam perusahaan, misalkan manejer, kreditor, dll.

Ada banyak tantangan yang akan dihadapi dan bisa datang kapan saja. Begitu juga halnya dengan saya, tantangan pertama sebelum mulai bekerja adalah saya akan ditempatkan didaerah yang jauh dan masyakatnya yang cenderung keras. Ini tidak menyurutkan niat saya bekerja sebab saya menyadari tantangan itu dimana saja pasti ada. Dalam perjalanan kerjapun selanjutnya ini saya alami, dimana saya dan teman kerja yang satu bagian dengan saya dicurigai memanipulasi data hasil penjualan pelanggan yang mengakibatkan laporan hasil penjualan terjadi selisih yang signifikan hingga lebih dua ratus juta rupiah. Hampir semua rekan kerja menunjukkan kecurigaan yang sangat tinggi pada kami bahkan mulai ada sikap menyudutkan, disisi lain kami juga tidak percaya ini bisa terjadi sehingga membuat diri saya cemas. Kecurigaan mereka ini kami anggap wajar saja karena kami yang memegang database data pelanggan dan data hasil penjualan. Dengan mengabaikan rasa bingung dan cemas itu kami berusaha mencari penyebabnya, dan akhirnya ditemukan ternyata kesalahan itu terletak pada system yang diterapkan dan salah entri hasil penjualan dibagian keuangan. Tekanan yang datang dari mana dan kapan saja itu tidak bisa mutlak dan langsung kita hindari, tergantung pihak yang punya kepentingan. Pemangku kepentingan melakukan penekanan mana kala kita bekerja tidak sesuai permintaannya tapi menurut prosedur. Pernah juga saya diminta untuk memanipulasi data pelanggan oleh orang pihak ketiga dengan iming bagi hasil hingga ratusan ribu rupiah per pelanggan, hal yang cukup menggiurkan saya rasa. Tapi itu bukan pekerjaan yang baik untuk saya kerjakan, sehingga akhirnya saya memutuskan berkata pada orang itu: “hal itu tidak bisa dilakukan, dan jikapun memungkinkan untuk dilakukan saya tidak akan melakukannya”. Dari pihak dalam perusahaanpun datang godaan demikian dimana sebagian pihak manajemen meminta saya untuk “memanipulasi data hasil penjualan yang bernailai puluhan juta rupiah” dan setelah itu laporan akan disesuaikan. Permintaan demikian membuat saya berada dalam situasi dilematis, antara mengikuti perintah atasan atau mengingkari diri saya sendiri dan melanggar prosedural kerja. Saya harus memberanikan diri mengungkapkan yang menurut saya sesuai prosedur, saya mengajukan dua opsi: pertama, ini tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan data fisik yang ada; opsi kedua jika hal ini dilakukan maka kita harus membuat berita acara resmi pelaksanaannya secara detail. Ternyata opsi ini telah menyurutkan niat mereka memaksa saya melakukan manipulasi tadi. Yang meskipun kondisi ini membuat kondisi saya bekerja pada hari-hari bekerja selanjutnya sering mengalami tekanan jika terjadi kesalahan sedikti saja, tapi saya pantas berterimaksih keadaan itu tidak berlangsung lama, perlahan membaik. Mungkin yang saya perlukan adalah kehati-hatian dalam bekerja. Bagi saya pekerjaan adalah bagian dari pertanggung jawaban oleh sebab itu saya harus bekerja lebih baik lagi.

Rekan kerja bisa juga menjadi tekanan (tantangan) kepada saya, mana kala rekan kerja itu kurang terampil dalam bekerja, gagap teknologi (gaptek) seperti halnya yang pernah saya alami dimana saya diperhadapkan langsung dengan komplain pelanggan berkaitan dengan kesalahan data pelanggan yang bersangkutan. Tekenan bahkan ancamanpun terlontar dari pelanggan tersebut, yang walaupun sebenarnya yang terjadi bukan karena data yang saya berikan salah tetapi petugas yang membaca data yang kurang cermat. Ini sempat membuat hubungan saya dengan rekan kerja kurang baik karena dia tidak terima dipersalahkan membaca data. Namun hubungan itu lambat laun menjadi normal. Ternyata sebuah pelajaran baru saya dapatkan bahwa: mengajari orang bodoh bukan dengan kepintaran tetapi dengan kebijaksanaan. Mungkin bukan saya yang pintar mengajarkan kepadanya hal-hal baru tetapi yang harus berusaha bijaksana mengajarkan kepadanya hal baru itu.

Tantangan demi tantangan yang dihadapi terkadang mempengaruhi hubungan pribadi dengan Tuhan, sulit menikmati hidup , merasa jenuh menghadapi semua rentetan masalah yang datang. Masalah satu belum selesai masalah baru sudah datang baik dari dalam diri sendiri, lingkungan sekitar, dan keluarga. Tapi itu tidak bisa kita lewatkan begitu saja (diabaikan) tanpa usaha menyelesaikannya, jika tidak, maka malahan itu tidak akan pernah selesai dan suatu saat akan muncul lagi mengganggu anda. Pengalaman jatuh bangun dimasa lalu telah menjadi pelajaran berharga bagi saya saat ini, saya menjadi kuat menghadapinya sekarang. Jika dimasa lalu bisa bangun dari kejatuhan itu, maka sama halnya dengan sekarang harus berusaha bisa bangun dari keterjatuhan itu. Berusaha berjuang dan melangkah lagi meskipun saya telah jauh dari komuntitas teman-teman seiman dan ketiadaan teman seiman untuk berbagi. Namun percaya bahwa ada sahabat yang jauh lebih memperhatikan saya setiap saat yaitu Yesus. Tanpa pertolongan DIA, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin besar kekuatiran saya berarti semakin jauh saya dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan maka semakin berkurang sukacita. Itulah kalimat yang sering menguatkan saya dalam melalui segala pergumulan yang ada sehingga sampai sekarang saya masih komitmen melakukan hubungan dengan Tuhan. Saya merindukan anak-anakNYA yang tertidur tergerak hatinya untuk mau bersekutu dan melayani DIA.

Bagi saudara-saudara yang seiman yang terkasih dalam Yesus Kristus, agar tetap memperlengkapi diri sebelum menghadapi dunia alumni ----bersiap dalam hal akademik-kepememimpian-mental-dan iman kepada Tuhan----, sebab tantangan itu akan tetap ada dan datang kapan saja. Menjadi alumni bukan berarti berhenti belajar, tetapi mewujudkan impian semasa menjalani studi dan menyatakan diri anda sesungguhnya. Iman, kompetensi, kepemipinan anda akan diuji. Alasan ketidaksempurnaan akan menjerumuskan anda jatuh semakin dalam dan tenggelam serta hilang bagai ditelan bumi. Jika saat kesibukan seorang mahasiswa kita bisa bersekutu dengan sesama dan Tuhan serta melayani DIA, terlebih lagi setelah menjadi alumni yang hampir tidak ada bedanya dengan kesibukan saat mahasiswa. Yang ada adalah kekurangsiapan yang baik seorang mahasiswa menjadi alumni dalam mengendalikan tantangan. Lebih banyak menang tantangan ketimbang orang yang menghadapi tantangan. Kesiapan menjadi alumni sangat dibantu oleh bagaimana kita menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul saat mahasiswa baik ditengah kampus, lingkungan sekitar, dan pelayanan. Dengan terbiasa menghadapi persoalan yang ada akan membuat kita semakin terlatih mental, terbiasa memecahkn masalah yang pada akhirnya melatih diri diri sendiri secara alami. Memasuki dunia alumni adalah mengaplikasikan diri bahkan diperhadapkan pada hal-hal yang tidak biasa dirasakan, dilakukan saat mahasiswa namun bukan berarti kita diajak mengikuti arus. Kiranya kita sebagai orang yang telah percaya pada Tuhan yang adalah yang empunya segalanya menjadi aktor agent of change ditengah masyarkat, bangsa dan Negara bukan menjadi change agent to be bad.

(Ditulis oleh Fasaoga Zebua, S.Pd, Alumni’04 FE-Unimed, bekerja di Perusahaan Swasta di Medan, email: fgzebua@gmail.com, situs: www.zohito.blogspot.com FB: Yoga Zebua, HP: 0852-9619-6929).

MASALAH UTAMA YANG HARUS DISELESAIKAN PEMIMPIN BARU MENDATANG DI KEPULAUAN NIAS

Oleh: FG. Zebua, S.PD

Pemilihan umum kepala daerah di Kepulauan Nias tidak lama lagi akan digelar. Para bakal calon kepada daerah sangat sibuk mencari dukungan masyarakat disana-sini. Ada pula yang tiba-tiba berbaik hati pada masyarakat bahkan tidak ragu-ragu mengeluarkan sejumlah uang atau materi dalam bentuk bantuan dan juga iming-iming tertentu. Diantaranya juga muncul balon yang mengedepankan dukungan masyarakat pada tanpa melalui dukungan partai politik tertentu. Pencitraan diri para balon dilakuakan dengan berbagai cara, Ada yang membuat spanduk, baliho, kartu nama, media pers yang memuat gambar maupun profil baiknya, dan menampilkan diri diacara-acara tertentu mulai dari acara keluarga, keagamaan, adat-istiadat hingga kegiatan-kegiatan besar lainnya. Apapun itu yang mereka lakukan patut kita duga sebagai pencitraan diri bakal caon tersebut. Cara-cara seperti itu telah melahirkan banyaknya pemimpin-pemimpin dadakan (karbitan) dinegeri ini yang tidak pemilih (konstituen) ketahui secara mendalam tentang bibit, bebet, bobotnya.
Mumpung waktu masih ada, masyarakat calon pemilih agar lebih bijaksana, kritis, dan rasional melihat dan menilai para calon yang akan dipilih dalam pilkada di Kepulauan Nias yang akan datang. Kejelian calon pemilih dalam memilih calon sangat perlu, jangan sampai tertipu dengan janji-janji kosong, panampilan, tidak hanya sekedar melihat rekam jejaknya ataupun keadaanya tetapi juga aspek lainnya sehingga pemilih tidak menjadi salah pilih pemimpin. Ingat, anda salah pilih pemimpin maka anda akan disalaharahkan untuk lima tahun kedepan bahkan lebih oleh pemimpin anda sendiri. Aspek apa yang perlu dicermati para pemilih dalam pemilukada yang akan datang di Kepulauan Nias? Tidak lain dan tidak bukan adalah visi misi, pola kepemimpinan dan keteladanan melayani publik, kepribadian, karakternya, integritas, komitmen dan konsistensi yang dimiliki calon pemimpin itu. Dalam tulisan ini, penulis hanya membahas seputar visi misi para calon kepala daerah, aspek lainnya akan dibahas pada edisi berikutnya. Menurut hemat penulis, hal yang harus dicermati para calon pemilih dalam visi misi yang disampaikan oleh setiap calon yang dipilih menjadi pemimpin adalah delapan masalah utama di Kepulauan Nias seperti berikut ini:

1. Kurangnya kemandirian dan lemahnya karakter (jati diri) masyarakat.

Kemampuan daerah untuk membiayai diri sangat dirasakan kurang diseluruh daerah Kepulauan Nias. Pemerintah daerah cenderung berharap dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara malalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan bantuan-bantuan lainnya. Potensi daerah sejauh ini belum terkelola dengan baik. Kalaupun ada, semata-mata untuk kepentingan pengelola dari luar daerah dan lokal yang tidak memberi kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Justru banyak anggota masyarakat yang dieksploitasi diperusahaan pengolahan kayu, perkebunan, perikanan, pertanian kedaerah luar Nias. Mereka dianiaya dan diperas tenaganya tanpa imbalan yang sesuai. Keluarga istri, dan anak yang dibawah umur sekalipun turut dipekerjakan. Tidak sedikit juga anggota masyarakat yang tidak lagi menunjukkan jati diri masyarakat Nias yang menjujung tinggi norma-norma kehidupan. Lebih buruknya lagi adalah malu mengaku dirinya suku Nias.

2. Perekonomian Yang Tidak Terarah

Dalam hal perekonomian, daerah Kepulauan Nias termasuk diantara daerah yang pengelolaan ekonomi buruk seluruh Indonesia. Pendapatan asli daerahnya belum mampu membiayai daerah sendri. Bantuan dari lembaga pemerintah dan non pemerintah juga banyak yang diselewengkan atau tidak tepat sasaran sehingga program-program pemerintah dalm mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan sulit terwujud. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah daerah belum bisa menarik investor dari luar Nias untuk melakukan investasi di daerah Kepulauan Nias. Sementara hasil daerah sebagai daerah pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan kelautan juga belum mampu menyokong ekonomi masyarakat. Bisa jadi anggapan itu hanya tinggal slogan saja sebab dalam kenyataannya yang ada sebaliknya. Kepulauan Nias dikatakan daerah pertanian tapi masih mengimpor bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Disebut daerah peternakan tapi masyarakat Nias justru banyak yang kurang mengonsumsi daging, dikatakan daerah kelautan namun Nias kekurangan ikan dan mengimpor ikan dari luar Nias. Dikenal sebagai daerah wisata, justru wisatawan sedikit berkunjung ke Nias. Oleh karenanya peimpin kedepan harus punya terobosan yang cukup untuk mengatasi masalah perekonomian di Nias.

3. Pembantaian Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Kebebasan Pers.

Rasa keadilan dalam masyarakat Nias belum juga membaik hampir disemua aspek kehidupan masyarakat terutama kalangan rakyat kecil. Banyak masalah-masalah penegakkan hukum yang tidak berada pada jalurnya, hukum dapat diperjualbelikan. Kebanyakan rakyat diabaikan haknya dan diperlakukan seacara tidak adil hampir disetiap segi kehidupan mereka. Sebagai contoh, banyak kasus-kasus yang tidak jelas penyelesaiannya, kesemerautan penerimaan dan penempatan pegawai negeri daerah yang terkesan dibiarkan kacau untuk memuluskan kepentingan tertentu, , pemberian bantuan pada masyarakat miskin dan pemberian gaji pegawai khususnya honorer yang sering tidak sesuai baik segi jumlah maupun prosedurnya. Ketidak sesuaian tidak saja diakibatkan kekurangan dana dari pusat melainkan karena pemotongan disana sini dengan alasan tertentu yang tidak dimasuk akal. Masalah kebebasan pers sekalipun menjadi masalah yang sangat menarik untuk diselesaikan para pemimpin baru kedepan. Pers belum bisa mengekspos secara bebas keadaan yang sesungguhnya kerena independensi pers yang dikekang, pers sering ditindas dan juga dimanfaatkan untuk kepantingan golongan tertentu. Berbagai kasus yang terjadi ditubuh pers Nias khususnya waratawan, ada yang dipukuli, diancam, dicaci, bahkan penghilangan terhadap wartawan seperti yang terjadi pada salah seorang wartawan Sinar Indonesia Baru beberapa waktu lalu saat sedang bertugas diNias. Ini tidak bisa ditoleril begitu saja, kita semua sama dihadapan hukum. Penegakkan hukum dan kebebasan pers sangat mempengaruhi kemajuan suatu daerah. Daerah yang penegakkan hukum dan kebebasan persnya lemah sangat lambat berkembang karena banyak penyelewengan diendapkan begitu saja. Kita juga tidak hanya menyalahkan pemerintah dalam hal ini, tentu pers juga harus bisa independen, menyajikan informasi yang bermutu dan faktual, pihak pers khususnya wartawan jangan mencari keuntungan atas informasi yang diperoleh untuk kepentingan diri sendiri dan golongan tertentu. Pemimpin yang sejati tidak perlu takut dengan pemberitaan pers, jika tidak ada berbuat salah, untuk apa takut, biar hukum berjalan semestinya, teruskanlah mengerjakan tanggung jawab semakin lebih baik lagi. Yang salah yang dihukum, yang benar tidak tidak dihukum.

4. Kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Kepulauan Nias merupakan salah satu daerah yang jauh tertinggal diseluruh Indonesia. Fakta membuktikan hal ini banyaknya masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan baik yang tinggal di Nias maupun diperantauan. Hidup miskin tentu bukanlah pilihan bagi masyarakat, mereka juga ingin hidup lebih baik daerah lain yang sudah maju. Akan tetapi kekurangan pengetahuan mengelola yang telah ada menjadi penyebabnya. Meskipun Nias sebenarnya memiliki potensi yang cukup banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Faktor penyebabnya adalah pendidikan yang kurang. Jika kita perbandingkan kehidupan masyarakat yang berpendidikan bagus memiliki kehidupan yang lebih baik daripada mereka yang pendidikannya rendah bahkan tidak ada. Mereka dapat hidup setidaknya diatas garis kemiskinan kecuali mereka yang menjadi korban sistem dan pola yang buruk. Berlimpah ruah sumber daya manusia kita yang belum mampu berkompetensi dengan seumber daya manusia lain (luar Nias) sehingga kita sering menjadi penonton dan meramaikan saja dalam suatu kompetisi.

5. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang semakin merajalela.

Salah satu tujuan reformasi adalah menghilangkan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah memperburuk Negara kita selama bertahun-tahun. Upaya yang dilakukan telah menghasilkan langkah maju yaitu munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menentang korupsi. Tapi anehnya semakin diberantas semakin tumbuh. Di tingkat pusat sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan namun didaerah-daerah seperti kepulauan Nias yang jauh dari pengawasan pusat dan pers yang lemah sangat marak penyimpangan terjadi dalam pengelolaan keuangan. Dihampir semua dinas ditemukan adanya pegawai yang dikelola oleh anggota keluarga/ kerabat dekat. Tentulah keadaan demikian sangat berpeluang terjadinya penyelewengan anggaran, kebijakan, hukum, dan prosedur kerja.

6. Pelayanan publik yang buruk

Hampir disetiap berurusan dengan instansi manapun dalam wailayah kerja pemerintahan daerah Kepulauan Nias, masyarakat tidak selalu mudah melakukannya. Pelayanan instansi terkait bagaikan jalan yang dipenuhi semak belukar yang berduri. Jarang ditemukan dalam mengurus sesuatu selalu terniang-niang dalam benak berapa nilai balas jasa yang akan diminta petugas (pegawai) terkait kepada yang punya urusan kepentingan. Ambil contoh, dalam urusan kesehtan dirumah sakit, pasien sering ditelantarkan kecuali jika pasien itu anggota keluarga pejabat atau golongan masyarakat mampu secara financial. Disini jelas materi dipentingkan dari pada harga nyawa seseorang, seolah nyawa seseorang bisa dibeli dengan uang. Masalah pelayanan publik lainnya adalah saat pencairan gaji guru honor (GTT) yang tidak tepat waktu dan,jumlah yang tidak sesuai karena pemotongan yang tidak masuk akal, dan berbelit-belit. Alasan yang sering diutarakan juga bukan bahasa baru lagi ----uang capek, uang lelah, uang minum, biaya tinta pulpen, dll---- tapi ibarat makanan yang sudah basi. Barangkali kecil kemungkinan kita menemukan pelayanan publik yang baik disetiap instansi pemerintahan daerah Kepulauan Nias. Lihat saja dalam penerimaan siswa baru sering ada kutipan yang tidak jelas dasar pengutipannya, pengurusan dokumen kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta lahir dan surat-surat lain terkait dinas yang sangat mahal dan berbelit-belit. Padahal zaman sekarang sudah serba cepat, mudah dan murah dengan adanya kecanggihan teknologi. Manfaat dari teknologi ini hanya bisa kita nikmati dibeberapa instansi didaerah lain seperti Medan dalam mengurus kartu tanda penduduk tidak dipungut biaya, gratis berobat dipuskesmas jika kita memenuhi persyaratan yang berlaku. Untuk daerah kepulauan Nias semestinya penerapan teknologi dalam pelayanan publik mutlak dilakukan agar masyarakat mendapat pelayanan yang murah, cepat, dan mudah apalagi Kepulauan Nias sangat jauh dari kota administrasi pemerintahan propinsi. Sudah seharusnya potongan dan pungutan liar dihapuskan dalam pelayanan publik. Betapa tidak, ketika seseorang diterima dan diangkat menjadi pegawai dipemerintahan (abdi Negara) adalah memiliki tanggung jawab melayani masyarakat dan Negara dengan pemberian imbalan dari sebuah tanggung jawab itu dari Negara. Mungkin hal ini yang belum bisa disadari dan dipahami oleh para abdi negera, mereka menganggap melayani publik adalah sebuah lahan bisnis yang memberikan keuntungan yang berlimpah ruah, padahal ini jelas bukan pola berpikir abdi Negara yang baik dan tidak mungkin. Sumber pendapatan Negara bukannya berasal dari masyarakat?. Lain halnya dengan perusahaan yang meraih keuntungan dari produk yang dipasarknnya. Jadi kalimat kunonya mengatakan “kalau mau kaya raya jadilah pengusaha, jangan menjadi penggerogoti uang Negara.

7. Kebijakan pembangunan yang aspal.

Salah satu penyebab keterpurukan ekonomi masyarakat Nias adalah pembangunan infrastruktur yang sangat kurang dan lamban dari pemerintah. Tidaklah aneh jika banyak pihak menilai pembangunan yang ada di Nias saat ini semata-mata karena bantuan dari berbagai pihak non pemerintah pasca tsnami tahun 2004 dan gempa tahun 2005 lalu. Praktis setelah lembaga donor (NGO) itu pergi hampir tidak terlihat lagi pembangunan yang signifikan di Nias. Kalaupun ada, tidak jelas pelaksanaanya atau tidak tuntas, asal jadi tanpa memikirkan kualitas. Banyak janji saat kampanye para wakil rakyat dan kepala daerah tidak tampak realisasinya sekarang setelah menikmati kursi kekuasaan, mungkin keenakan duduk dikursi yang empuk itu. Yang ada adalah lahirnya undang-undang ataupun peraturan-peraturan daerah yang tidak menguntungkan rakyat kecil dan tidak bersinergi dengan undang-undang yang telah ada diatasnya. Ternyata wakil rakyat dan pemimpin daerah hanya pintar membuat peraturan tapi payah dalam pelaksanaan dan perwujudan pembangunan. Yang menambah buruk lagi ialah penyelewengan anggaran pembangunan yang semakin marak dan tidak ada tindakan tegas dari atasan, seolah tidak mau tahu atau karena mereka juga terlibat didalamnya. Contoh konkrit pembanungan yang asal jadi misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang hanya dalam beberapa waktu setelah selesai sudah mengalami kerusakan, ada juga pembangunan jalan yang tidak dituntaskan sehingga beberapa waktu kedepannya jalan tersebut sudah kembali pada keadaan semula sebelum mulai dibangun sehingga pada anggaran tahun berikutnya pembangunan kembali lagi dari awal alias jalan ditempat.

8. Prinsip kepemimpinan “the right man, the right place” yang masih lemah.

Keterpurukkan kinerja pemerintah tidak terlepas dari pada kinerja bawahannya diberbagai instansi. Bawahan yang punya kompetensi atau kecakapan yang memadai untuk menerima, menjalankan tanggung jawab dalam suatu instansi akan memberi pengaruh kinerja yang positif bagi instansinya. Sebaliknya yang berkemampuan rendah akan memproleh kinerja yang negatif, cenderung bergantung pada atasan (tidak mandiri), ibarat kerbau yang diikat hidungnya ikut kemana saja dia ditarik, tidak berinisiatif dan inovatif. Pemimpin-pemimpin di Nias kedepan harus tahu menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat, menjauhkan diri dari nepotisme tetapi mengutamakan profesionalisme kerja sehingga kinerja instansi- instansi pemerintah kedepan menjadi lebih baik, tidak seperti saat ini yang cenderung korup, mementingkan diri sendiri daripada kepentingan umum, berperilaku seperti raja, tidak memberi teladan melayani, kinerja berantakan, mental orang yang buruk, tidak paham dengan tanggung jawab. Keterlambatan dan kurang beresnya laporan kepala daerah dari Kepulauan Nias tahun 2009 yang berakibat pada pengurangan anggaran untuk daerah tersebut merupakan bukti bahwa kinerja pemerintah di Kepulauan Nias tergolong buruk. Mengapa hal itu bisa terjadi? Oleh sebab orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab disemua instansi dibawah pemerintahan daerah Kepulauan Nias tidak memiliki kompetensi yang memadai dengan tanggung jawab yang diterima. Bagaimana mungkin masalah kesehatan ditangani orang yang tidak paham bidang kesehatan, bidang pendidikan dikerjakan orang yang tidak mengerti pendidikan, administrasi pemerintahan kerjakan orang yang bukan orang administrasi dan tidak paham administrasi pemrintahan, masalah lingkungan hidup diurus orang yang bukan ahlinya dan banyak lagi dibidang lain yang diurus oleh orang yang tidak tepat sehingga masalah daerah Kepulauan Nias menjadi salah urus. Benarlah jika kita salah memilih orang yang mengurusi kita maka kitapun menjadi korban salah urus.

Jika kita memperhatikan secara cermat, maka jelaslah permasalahan didaerah Kepulauan Nias sangat kompleks. Oleh karena itu pemimpin baru di daerah Kepulauan Nias kedepan harus yang memiliki kemampuan mengatasi masalah-masalah utama diatas. Dalam visi misi yang akan disampaikan dan diwujudkan dalam kebijakan setelah duduk di kursi kekuasaan tampak bentuk pelaksanaan kebijakan itu secara konkrit dan dikerjakan dengan profesionalisme, bertanggung jawab, komitmen, dan konsisten. Impian kita mewujudkan Nias yang lebih sejatera, maju, mandiri, dan dapat bersaing akan menjadi nyata. Kita tidak lagi menyandang cap jelek selama ini orang luar pandang, dimana Nias dianggap kuno, bodoh, miskin, berperilaku buruk. Semoga masyarakat sebagai calon pemilih pemimpin lebih bijak dalam menentukan pilihan pemimpinnya. Bagus tidaknya kepemimpianan di daerah kepulauan Nias akan datang berada pada tangan para masyarakat pemilih saat pemilihan umum kepala daerah mendatang.
(Penulis adalah mantan aktivis UKMKP dan CCIG, bekerja diPerusahaan Swasta di Medan)

MODERNISASI DAN JUJURAN YANG TINGGI DALAM BUDAYA MASYARAKAT NIAS

oleh FG. Zebua, S.PD


Ketika saya mengunjungi situs www.niasisland.com/ beberapa waktu lalu, saya membaca sebuah judul yang dimuat oleh saudara Alwin Iswanto Lase pada Jum’at, 16 Juli 2010 yang berjudul “MAHALNYA JUJURAN DINIAS TIDAK SESUAI LAGI DI ZAMAN MODERN INI”. Saya ingin menanggapi masalah ini bukan ingin berperang ide melainkan ingin berbagi dan memberikan pandangan saya tentang masalah ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena masalah ini adalah masalah kita bersama, menyangkut kehidupan kita bersama dan untuk kemajuan (kebaikan) kita bersama juga.
Hal yang cukup menarik untuk kita generasi muda Nias diskusikan tentang masalah mahalnya jujuran dalam masyarakat Nias. Saya begitu terharu dari respon para pembaca judul diatas, ternyata mereka pada dasarnya menginginkan perubahan dalam adat istiadat masyarakat Nias tanpa meninggalkan budaya Nias. Saudara-saudara dan saya tentu punya motivasi dan tujuan yang sama yaitu merubah Nias kearah yang yang lebih baik dihormati, dan diteladani khususnya dalam hal budaya. Sungguh sangat lebih baik kalau hal ini menjadi perhatian para orang tua kita untuk mau terbuka pemikirannya dalam menghadapi zaman modern saat ini, sebab generasi baru seperti saudara-saudari dan saya diatas tidak hidup lagi dizaman dahulu tapi zaman sekarang dan yang akan datang.
Untuk melakukan perubahan itu, kalu boleh saya istilahkan dengan “reformasi budaya Nias” menurut hemat saya adalah dengan beberapa cara:
1. Kita generasi muda harus memiliki tekad yang kuat melakukannya tanpa mengingkari diri sendiri, dan menjujung tinggi etika, moral, dan norma yang yang patut kita pandang baik bersama.

2. Para orang tua kita juga harus mau berpikir dinamis, terbuka tanpa mengabaikan etika, moral, dan norma-norma kehidupan.

3. Kita generasi muda berani memulai perubahan itu dari dalam diri kita, keluarga (kerabat), lingkungan sekitar bahkan sampai Nias secara keseluruhan.

4. Mengedepankan rasa kepedulian (hati nurani) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan jujuran tersebut. Sebab pada dasarnya, tujuan seseorang menjalin hubungan kekerabatan dengan seseorang adalah agar terciptanya ikatan kekerabatan yang dapat saling tolong-menolong, saling melengkapi dan mengasihi bukan atas adanya motif mengharapkan imbalan. Hati nurani kita mestinya tersentuh manakala kita memikirkan bagaimana nantinya kehidupan anak/ saudra kita yang baru membentuk keluarga baru tersebut, berpikir bagaimana kehidupan mereka kedepan, apakah hidup dengan semakin makmur atau melarat dalam derita hidup sampai kepada anak-cucunya.

5. Masyarakat Nias yang telah berpikir dinamis mestinya melakukan langkah-langkah perubahan secara kolektif-sporadis dengan penuh persuasif kepada saudara-saudari bahkan orangtua kita yang pemikirannya masih sempit. hal ini bisa dilakukan melalui kelompok diskusi bersama secara kelembagaan, seminar perubahan budaya yang menjujung tinggi etika, moral, dan tetap menjadi diri sendiri, ataupun membentuk LSM atau oraganisasi yang bersifat gerakan, misalnya GERAKAN GENERASI MUDA UNTUK REFORMASI NIAS.
6. Akhirnya kita semua harus berani menunjukkan diri sebagai orang Nias yang berbudaya, bermoral, dan menjujung etika secara baik ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tunjukkanlah diri kita dengan sikap, pemikiran, dan perbuatan yang selaras, rasional, dinamis, optimis, dan menjadi agen of change. Nyatakanlah dengan perbutan dan sikapmu bahwa masyarakat Nias sangat menjunjung tinggi moral dan etika, tidak seperti orang Non Suku Nias katakan bahwa masyarakat Nias itu kuno (teringgal zaman). Walaupun hal ini menjadi dilema dari kita oleh karena perbuatan dan sikap para sebagian saudara-saudari yang telah menunjukkan sikap negatif ditengah-tengah dan derah masyarakat lain sehingga anggapan mereka orang Nias itu masih kuno.

Adalah suatu kemajuan yang lebih bagus jika hal ini menjadi perhatian kita bersama dan mau melakukannya secara sukarela dengan tekad yang kuat. Kiranya pendapat ini dapat bermanfaat, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kesalahan, mari kita kritisi secara pikiran sehat dan positf, leih dewasa. Bagaimanapun ruang publik ini untuk kebebasan dalam menuangkan pemikiran kita, namun bukan berarti kita boleh bebas secara bablasan. Karena kemerdekan yang dimaksudkan adalah kemerdekaan yang menjujung tinggi etika dan bermoral, tidak mengganggu hak orang lain.
(Penulis adalah Pegawai salah satu perusahaan swasta di Medan, mantan aktivis CCIG)

Otonomi Daerah: “Semangat Memajukan Daerah Apa dan Siapa??”

Otonomi Daerah: “Semangat Memajukan Daerah Apa dan Siapa??”

Oleh : FASAOGA ZEBUA, SPD

Pasca bergulirnya reformasi, semangat otonomi daerah semakin hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan seperti pemerintah, politisi, aktivis, para pakar, akademisi bahkan orang awam sekalipun. Alhasil setelah beberapa waktu lamanya diperbincangkan oleh banyak pihak, akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Sisi ntpositif dari undang-undang ini adalah daerah dituntut untuk mandiri dalam mengembangkan daerahnya sendiri melalui program dan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah tersebut. Atau dengan kata lain kemajuan suatu daerah bergantung dari kemampuan daerah tersebut. Oleh karena itu sebuah daerah otonom diperbolehkan dimekarkan jika daerahnya telah memenuhi kriteria menjadi daerah otonom baru sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Diberikannya peran yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pembangunan bukan berarti pusat lepas tangan begitu saja. Dalam hal tertentu yang berkaitan dangan kepentingan nasional akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat seperti pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negri, keuangan Negara, dan lain-lain.

Ironis.

Semangat untuk memajukan daerah melalui otonomi daerah yang telah diberikan oleh pusat kepada daerah otonom tentulah besar manfaatnya bagi daerah jika dengan benar dilakukan oleh daerah otonom melalui pemerintah daerahnya sebagai pengatur kebijakan daerah. Salah satu daerah otonom yang termasuk berhasil adalah Propinsi Gorontalo. Daerah ini telah membawa kemajuan yang lebih baik karena kepala daerahnya membuat kebijakan dan program dengan sebaik mungkin untuk kemajuan daerahnya. Bagaiman dengan daerah otonom lainnya? Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh departemen dalam negeri menunjukkan ada kurang lebih 80% daerah otonom baru mengalami kegagalan sebagai daerah otonom atau tidak berhasil dalam pembangunan daerah, dan menyejahterakan masyarakatnya. Justru disebagian daerah banyak muncul peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional dan UUD 1945. Peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah banyak yang hanya semata-mata menguntungkan kepentingan tertentu saja sehingga “tidak jarang perda tersebut menimbulkan konflik baru ditengah masyarakat baik secara horinzontal maupun vertikal”. Maka patut kita duga bahwa semangat membentuk daerah otonom baru banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, tapi semata-mata didasari kepentingan tertentu yang mengatasnamakan kepentingan umum . Situasi demikian menarik perhatian para pengamat, pakar, akademisi, pemerintah sendiri, politisi, aktivis, dan lain sebagainya dan menyerukan ditinjau ulang pelaksanaan otonomi daerah sehingga ada yang pro dan kontra. Buntut dari persoalan perda-perda yang bermasalah tersebut telah mendorong menteri dalam negeri untuk melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang bermasalah. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, terungkap bahwa banyak bahkan ribuan perda yang terbukti menyalahi aturan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan UUD 1945. Pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri memerintahkan agar perda yang bermasalah dikaji ulang dan bila perlu dicabut. Tidak hanya sampai disitu saja, menetri dalam negeri bahkan mengultimatum daerah otonom baru akan dileburkan kembali ke daerah induk jika tidak mampu menjadi daerah otonom.

Bagaimana dengan Nias……?????.

Besarnya persentse daerah yang gagal dalam mencapai tujuan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah untuk menjadi darah otonom. Setelah terbitnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 telah mendorong banyaknya daerah minta pemekaran baru. Ambil contoh pulau Nias yang dulunya hanya satu kabupaten saja, berangsur menjadi dua kabupaten pada tahun 2003 yakni Kabupaten Nias (induk) dan Nias Selatan (pemekaran baru). Beberapa tahun kemudian, tepatnya menjelang penghujung tahun 2008 daerah ini kembali dimekarkan menjadi lima daerah otonom yang meliputi Kabupaten Nias (induk), Nias Selatan, dan tiga daerah pemekaran baru yaitu Nias Utara, Kota Madya Gunung Sitoli dan Nias Barat. Belakangan muncul wacana baru agar daerah ini menjadi satu propinsi yang dalam waktu yang hampir bersamaan daerah Tapanuli sedang menutut pengesahan menjadi satu daerah propinsi, berpisah dari Sumatera Utara yang walaupun pada saat memparipurnakannya di DPRDSU dan pemerintah Sumut seakan ditunda-tunda yang pada akhirnya memancing amarah masyarakat khusunya Tapanuli yang kita kenal dengan peristiwa 3 Februari 2009 yang menewaskan ketua DPRDSU Bapak H. Abdul Aziz Angkat. Peristiwa tersebut telah menyulut perhatian presiden agar pemekaran daerah dihentikan sementara dan tak terkecuali Gubsu Syamsul Arifin melontarkan pernyataan “baru lahir sudah minta kawin”, dalam artian banyak daerah baru dimekarkan tapi sudah minta dimekarkan lagi. Pernyataan Gubsu tersebut ditujukan bagi daerah pemekaran baru dan yang sedang minta dimekarkan termasuk pulau Nias yang baru beberapa bulan disahkan menjadi lima kabupaten/kota yakni dua yang lama dan tiga yang baru dan juga meminta dipisahkan dari propinsi Sumatera Utara menjadi sebuah propinsi baru.
Yang patut kita pertanyakan: Bagaimana kemajuan yang dilakukan diNias pasca dimekarkan???. Seperti kita ketahui pasca bencana gempa Nias tahun 2005 silam telah mendorong banyak pihak untuk membantu pembangunan di Nias dalam banyak aspek. Ini artinya perkembangan pembangunan yang ada di Nias saat ini lebih banyak karena “bantuan” bukan karena kemampuan daerah tersebut. Hal ini cukup dimasuk akal sebab kenyataannya memang demikian. Tanpa bermaksud merendahkan tapi fakta menunjukkan betapa terbatasnya pendapatan asli daerah (PAD) Pulau Nias, masih banyak bergantung dari APBN (pusat). Memang benar ada banyak potensi didaerah pulau Nias, mulai dari pertanian, maritim, peternakan sangat tersedia didaerah ini. Tapi apalah artinya kalau itu semua hanya dijadikan wacana semata tanpa ada langkah konkrit untuk mengelolanya dangan baik. Jika hanya sebatas itu kita berpikir maka sama saja bohong. Bukankah daerah lain juga memiliki banyak potensi tapi masyarakatnya lebih sejahtera dan tidak ngotot dimekarkan. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah diNias dan jajarannya sehingga tujuan otonom daerah belum juga tampak? Alasan penulis menujukan pertanyaan ini kepada pemerintah daerah Nias kerena pemerintah daerahlah yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui program dan kebijakan yang dibuatnya. Apa yang dikerjakan oleh para pejabat daerah tersebut hanya Tuhan dan pemerintah daerah tersebut beserta jajarannya yang tahu. Tetapi patut kita asumsikan para pemimpin-pemimpin daerah tersebut hanya sibuk mengurusi kepentingan dirinya sendiri. Opini ini semakin dikuatkan dengan amburadulnya birokrasi dan administrasi pemerintah didaerah ini seperti masalah CPNS, Kolusi-Korupsi-Nepotisme yang semakin merajalela, tidak adanya konkrit kebijakan pemerintah daerah yang mementingkan peningkatan taraf hidup masyarakat di Nias, Pembangunan pemerintah yang terkesan hanya asal jadi atau cenderung formalitas. Keadaan demikian mendorong kita kembali bertanya: Kemanakah arah semangat memajukan daerah melalui otonomi daerah???. Menurut hemat saya ““ persepsi kita akan semangat tersebut semakin kuat, bukan sebaliknya berubah menjadi semangat memajukan daerah rumah sendiri (kepentingan diri sendiri) dan tetangga sebelahnya menderita melalui otonomi daerah””. Akan tetapi implementasi semangat memajukan daerah yang selama ini dicanangkan diNias dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Nias seluruhnya melalui pembangunan yang nyata dalam segala aspek kehidupan oleh para pejabat pemerintah beserta jajarannya dan pihak-pihak lainnya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah.
(Penulis tinggal di Medan, mantan aktivis CCIG dan UKnKP)

Otonomi Daerah: “Semangat Memajukan Daerah Apa dan Siapa??”

Pasca bergulirnya reformasi, semangat otonomi daerah semakin hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan seperti pemerintah, politisi, aktivis, para pakar, akademisi bahkan orang awam sekalipun. Alhasil setelah beberapa waktu lamanya diperbincangkan oleh banyak pihak, akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Sisi ntpositif dari undang-undang ini adalah daerah dituntut untuk mandiri dalam mengembangkan daerahnya sendiri melalui program dan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah tersebut. Atau dengan kata lain kemajuan suatu daerah bergantung dari kemampuan daerah tersebut. Oleh karena itu sebuah daerah otonom diperbolehkan dimekarkan jika daerahnya telah memenuhi kriteria menjadi daerah otonom baru sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Diberikannya peran yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pembangunan bukan berarti pusat lepas tangan begitu saja. Dalam hal tertentu yang berkaitan dangan kepentingan nasional akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat seperti pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negri, keuangan Negara, dan lain-lain.

Ironis.

Semangat untuk memajukan daerah melalui otonomi daerah yang telah diberikan oleh pusat kepada daerah otonom tentulah besar manfaatnya bagi daerah jika dengan benar dilakukan oleh daerah otonom melalui pemerintah daerahnya sebagai pengatur kebijakan daerah. Salah satu daerah otonom yang termasuk berhasil adalah Propinsi Gorontalo. Daerah ini telah membawa kemajuan yang lebih baik karena kepala daerahnya membuat kebijakan dan program dengan sebaik mungkin untuk kemajuan daerahnya. Bagaiman dengan daerah otonom lainnya? Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh departemen dalam negeri menunjukkan ada kurang lebih 80% daerah otonom baru mengalami kegagalan sebagai daerah otonom atau tidak berhasil dalam pembangunan daerah, dan menyejahterakan masyarakatnya. Justru disebagian daerah banyak muncul peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional dan UUD 1945. Peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah banyak yang hanya semata-mata menguntungkan kepentingan tertentu saja sehingga “tidak jarang perda tersebut menimbulkan konflik baru ditengah masyarakat baik secara horinzontal maupun vertikal”. Maka patut kita duga bahwa semangat membentuk daerah otonom baru banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, tapi semata-mata didasari kepentingan tertentu yang mengatasnamakan kepentingan umum . Situasi demikian menarik perhatian para pengamat, pakar, akademisi, pemerintah sendiri, politisi, aktivis, dan lain sebagainya dan menyerukan ditinjau ulang pelaksanaan otonomi daerah sehingga ada yang pro dan kontra. Buntut dari persoalan perda-perda yang bermasalah tersebut telah mendorong menteri dalam negeri untuk melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang bermasalah. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, terungkap bahwa banyak bahkan ribuan perda yang terbukti menyalahi aturan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan UUD 1945. Pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri memerintahkan agar perda yang bermasalah dikaji ulang dan bila perlu dicabut. Tidak hanya sampai disitu saja, menetri dalam negeri bahkan mengultimatum daerah otonom baru akan dileburkan kembali ke daerah induk jika tidak mampu menjadi daerah otonom.

Bagaimana dengan Nias…………….?.

Besarnya persentse daerah yang gagal dalam mencapai tujuan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah untuk menjadi darah otonom. Setelah terbitnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 telah mendorong banyaknya daerah minta pemekaran baru. Ambil contoh pulau Nias yang dulunya hanya satu kabupaten saja, berangsur menjadi dua kabupaten pada tahun 2003 yakni Kabupaten Nias (induk) dan Nias Selatan (pemekaran baru). Beberapa tahun kemudian, tepatnya menjelang penghujung tahun 2008 daerah ini kembali dimekarkan menjadi lima daerah otonom yang meliputi Kabupaten Nias (induk), Nias Selatan, dan tiga daerah pemekaran baru yaitu Nias Utara, Kota Madya Gunung Sitoli dan Nias Barat. Belakangan muncul wacana baru agar daerah ini menjadi satu propinsi yang dalam waktu yang hampir bersamaan daerah Tapanuli sedang menutut pengesahan menjadi satu daerah propinsi, berpisah dari Sumatera Utara yang walaupun pada saat memparipurnakannya di DPRDSU dan pemerintah Sumut seakan ditunda-tunda yang pada akhirnya memancing amarah masyarakat khusunya Tapanuli yang kita kenal dengan peristiwa 3 Februari 2009 yang menewaskan ketua DPRDSU Bapak H. Abdul Aziz Angkat. Peristiwa tersebut telah menyulut perhatian presiden agar pemekaran daerah dihentikan sementara dan tak terkecuali Gubsu Syamsul Arifin melontarkan pernyataan “baru lahir sudah minta kawin”, dalam artian banyak daerah baru dimekarkan tapi sudah minta dimekarkan lagi. Pernyataan Gubsu tersebut ditujukan bagi daerah pemekaran baru dan yang sedang minta dimekarkan termasuk pulau Nias yang baru beberapa bulan disahkan menjadi lima kabupaten/kota yakni dua yang lama dan tiga yang baru dan juga meminta dipisahkan dari propinsi Sumatera Utara menjadi sebuah propinsi baru.
Yang patut kita pertanyakan: Bagaimana kemajuan yang dilakukan diNias pasca dimekarkan???. Seperti kita ketahui pasca bencana gempa Nias tahun 2005 silam telah mendorong banyak pihak untuk membantu pembangunan di Nias dalam banyak aspek. Ini artinya perkembangan pembangunan yang ada di Nias saat ini lebih banyak karena “bantuan” bukan karena kemampuan daerah tersebut. Hal ini cukup dimasuk akal sebab kenyataannya memang demikian. Tanpa bermaksud merendahkan tapi fakta menunjukkan betapa terbatasnya pendapatan asli daerah (PAD) Pulau Nias, masih banyak bergantung dari APBN (pusat). Memang benar ada banyak potensi didaerah pulau Nias, mulai dari pertanian, maritim, peternakan sangat tersedia didaerah ini. Tapi apalah artinya kalau itu semua hanya dijadikan wacana semata tanpa ada langkah konkrit untuk mengelolanya dangan baik. Jika hanya sebatas itu kita berpikir maka sama saja bohong. Bukankah daerah lain juga memiliki banyak potensi tapi masyarakatnya lebih sejahtera dan tidak ngotot dimekarkan. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah diNias dan jajarannya sehingga tujuan otonom daerah belum juga tampak? Alasan penulis menujukan pertanyaan ini kepada pemerintah daerah Nias kerena pemerintah daerahlah yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui program dan kebijakan yang dibuatnya. Apa yang dikerjakan oleh para pejabat daerah tersebut hanya Tuhan dan pemerintah daerah tersebut beserta jajarannya yang tahu. Tetapi patut kita asumsikan para pemimpin-pemimpin daerah tersebut hanya sibuk mengurusi kepentingan dirinya sendiri. Opini ini semakin dikuatkan dengan amburadulnya birokrasi dan administrasi pemerintah didaerah ini seperti masalah CPNS, Kolusi-Korupsi-Nepotisme yang semakin merajalela, tidak adanya konkrit kebijakan pemerintah daerah yang mementingkan peningkatan taraf hidup masyarakat di Nias, Pembangunan pemerintah yang terkesan hanya asal jadi atau cenderung formalitas. Keadaan demikian mendorong kita kembali bertanya: Kemanakah arah semangat memajukan daerah melalui otonomi daerah???. Menurut hemat saya ““ persepsi kita akan semangat tersebut semakin kuat, bukan sebaliknya berubah menjadi semangat memajukan daerah rumah sendiri (kepentingan diri sendiri) dan tetangga sebelahnya menderita melalui otonomi daerah””. Akan tetapi implementasi semangat memajukan daerah yang selama ini dicanangkan diNias dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Nias seluruhnya melalui pembangunan yang nyata dalam segala aspek kehidupan oleh para pejabat pemerintah beserta jajarannya dan pihak-pihak lainnya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah.
(Penulis tinggal di Medan, mantan aktivis CCIG dan UKnKP,)

HARGA KEBUTUHAN DI PULAU NIAS MASIH TINGGI

By : Yoga Zebua, S.Pd

Apabila kita berkunjung ke Pulau Nias mungkin kita akan heran jika makan dirumah makan yang sederhana (pinggir jalanan), harga makanan cukup tinggi. Bisa mencapai lima belas ribu bahkan lebih untuk satu kali makan saja dengan menu yang sangat sederhana. Jelas ini membuat kita tanda tanya besar, sebab jika dilihat segi kemajuan daerah ini masih tergolong tertinggal. Dari segi mata pencaharian, masyarakat didaerah ini rata-rata bertani, beternak, melaut dan berkebun sederhana adanya. Sedangkan dari segi geografinya, pulau Nias sangat subur dan cocok untuk pertanian karena berada didaerah tropis (garis khatulistiwa). Keadaan seperti itu seharusnya Pulau Nias ini menjadi daerah pengekspor hasil pertanian dan tidak kekurangan hasil pertanian. Sebagai contoh didaerah ini sayur mayur, buah-buahan, umbi-umbian dan hasil tanaman tropis lainnya sangat bisa tumbuh subur disini jika pengelolaannya ditangani dengan baik. Maka seharusnya di Pulau milik Indonesia yang berada paling barat itu tidak mengalami kelangkaan sayur mayur, buah-buahan, ikan, dan hasil tanaman tropis lainnya dan tentunya harga barang-barang seperti itu canderung lebih rendah karena ketersediaan barang banyak dan kedekatan sember bahan. Yang diikuti dengan pendapatan penduduknya yang mengadandalkan pertanian lebih baik atau dapat hidup makmur dari hasil pertaniannya sendiri.

Namun kenyataan dilapangan berbicara lain dari apa yang saya bahkan mungkin saudara pikirkan diatas. Sebaliknya yang terjadi adalah sayur mayur, buahan-buahan, ikan, dan beberapa kebutuhannya lainya justru langka didapat didaerah ini dan harganya selalu tinggi. Seperti ikan misalnya harga per kilo garamnya bisa mncapai empat puluh ribu lebih. Yang perlu kita sayangkan lagi adalah kehidupan masyarakat didaerah ini sebagian besar berada dibawah garis kemiskinan kecuali pegawai negeri sipil dan pejabat Negara didaerah serta aparat pemerintah lainnya yang kehidupannya lebih baik. Bahkan mereka yang bekerja di Pemerintahan ini bisa memiliki rumah diatas sederhana hingga rumah mewah dan beberapa kendaraan pribadi beroda dua hingga mobil mewah.

Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana dengan mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan atau yang mengandalkan hasil pertanian? Sementara pertaniannya dikelola secara sangat sederhana karena pengetahuan masyarakatnya tentang hal itu masih belum bisa memenuhi harapan kita semuanya. Faktor ketertinggalan sumber daya manusia ini telah menjadikan masyarakat nias cenderung apatis mengembangkan dirinya. Hal lebih memperihatinkan kita lagi adalah masyarakat Nias yang hidup didaerah peratanian yang subur dan kaya hasil laut justru tidak bisa beli ikan segar dan sayur segar karena harga yang tinggi dan kemampuan belinya rendah. Hanya segelintir saja yang bisa menikmati demikian. Cukup aneh rasanya seperti ini, masyarakat Nias harus mengimpor sayur mayur dan ikan dari daerah lain jika ingin mengonsumsi ikan dan sayur yang bagus dan segar. Keadaan demikian semakin menimbulkan pertanyaan dibenak kita. Mengapa bisa demikian? Untuk menemukan jawabannya, cukup mudah. Yang pertama adalah lihat bagaimana pengeloaan pertaniannya; kedua cari tahu dari mana asal sayur mayur dan ikan serta barang-barang kebutuhan lainnya dipasaran; yang ketiga, perhatikan mekanisme harga barang pasaran. Ketiga hal ini yang akan menjadi uraian saya dalam bagian tulisan berikut ini.

Pertama. Keterbatasan sember daya manusia kebanyakan masyarakat Nias jelas mempengaruhi perkembangan kinerja msayarakat itu sendiri. Barangkali hal demikian jugalah yang menyebabkan keadaan pengeloaan pertanian di Nias sangat tertinggal. Pada umumnya didaerah ini menanam tanaman ala kadarnya saja atau hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tidak dikelola dengan baik dan sifat masyarakat bertani cenderung heterogen atau mengikuti apa yang dikerjakan oleh yang lain, tidak ada fokus tanaman tertentu pada keadaaan apapun. Lebih sederhananya saya istilahkan dengan asal menanam tanaman. Meskipun tanaman yang dikelola itu variatif namun jumlah sangat sedikit sehingga jika ada permintaan pasar tidak dapat dipenuhi. Jikalaupun ada hasil tanaman itu yang berlebih dan seharusnya dapat dipasarkan menjadi terhalang oleh alat transportasi yang tidak ada. Sementara bila mengadalkan tenaga manusia sangat besar pengorbanan yang diberikan dan jumlah barang yang bisa diangkut juga sangat kecil serta jarak yang ditempuh juga sangat jauh antara lokasi pasar dengan tempat pengambilan barang.

Kedua. Selama ini supplai barang-barang yang dipasarkan dipasar-pasar di Nias dominan diperoleh dari daerah lain seperti Tapanuli, Padang. Medan. Kadangkala barang-barang impor dari luar tersebut mengalami penyusutan dijalan karena rusak, busuk. Kerana lokasi yang dituju cukup jauh dan jalur transportasi sering tidak bersahabat. Situasi begitu tentu saja mempengaruhi harapan para pedagang,. Siapapun dia jika berjualan tidak ada yang ingin rugi, selalu mngharapkan keuntungan. Untuk mencapai harapan itu maka para pedagang ini akan mengambilnya dari omzet penjualan setelah diperhitungkan segala pengorbanan yang dia berikan. Tentu saja hal dilakukan para pedagang ini dengan menaikkan harga barang dagangannya. Siapakah yang menanggungnya? Jelas masyarakat (konsumen). Hal yang perlu kita sesalkan lagi dengan barang-barang impor ini adalah masalah barang yang tidak sesuai dengan harga barang tersebut. Salah satu contoh beberapa waktu lalu saya membeli satu set kecil gulungan kabel listrik di salah satu pasar di Nias Selatan yang oleh penjulnya sebut “ini barang bagus, bermutu bagus, sesuai dengan harganya”. Pemilik toko yang berdarah keturunan China tersebut berusaha meyakinkan saya untuk membeli barang tersebut. Saya berpikir positif saja, dengan berkata saya akan membeli barang tersebut jika terlebih dahulu dicoba apakah bagus atau tidak. Dengan nada keras dan tidak ramah dan tidak sopan pedagang yang berdarah keturunan tersebut ‘marah-marah’, ‘menghina saya dengan berkata “kampungan”’ yang tujuanya mengelabui saya untuk tetap membeli barang dagangannya. Padahal saya tahu betul bagaimana keadaan barang tersebut, karena sewaktu saya di Medan seminggu sebelumnya membeli barang yang sama. Barang tersebut tergolong mudah rusak/ bermutu rendah dan harganyapun rendah dan biasanya dijual dikios-kios barang murahan. Perilaku para pedagang demikian jelas arogan, penipuan, pembodohan dan pelecehan bagi konsumen di Nias.

Yang ketiga. Sejauh pengamatan saya selama berada di Nias harga-harga barang sangat berfluktuasi (berubah-ubah) dengan cepat dan nilai fluktyuasinya juga sangat besar. Bisa mencapai antara 30%-100% dan sering terjadi pada harga bahan pokok. Keadaan demikian jelas didominasi oleh perkembangan harga pasar (pasar memegang peranan penting) lalu apa yang menjadi dampaknya? Dampaknya terhadap perokonomian adalah orang takut untuk berinvestasi karena harga yang tidak menentu tersebut. Kecenderungan pedagang meraih keuntungan yang lebih besar mengakibatkan bertambahnya beban bagi konsumen yang pada akhirnya melemahkan daya beli konsumen. Efek dari situsi demikian lama kelamaan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat tidak berubah kearah yang lebih baik. Karena pendapatan yang diterima oleh individu lebih kecil daripada pengeluaran perkapita. Jadi bagaimana mungkin mereka terlepas dari kemiskinan dan bisa memikirkan masa dapan yang lebih baik. Untuk memikirkan hidupnya hari ini saja sudah tidak tahu apa yang mau dilakukan. Justru yang terjadi adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Apa yang perlu kita lakukan?

Ketertinggalan masyarakat Nias ini dalam hal sumber daya manusianya jelas mempengaruhi bagaimana dia memanfaatkan apa yang telah diberikan padanya kerena pengetahuanya akan seseuatu hal tersebut tidak ada sehingga yang dilakukan hanya ala kadarnya saja. Untuk merubah hal ini diperlukan kemauan anggota masyarakat itu sendiri untuk merubah diri kearah yang lebih baik. Tentu saja peran pemerintah pusat dan daerah otomatis lepas tangan,. Mereka tetap ada tanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan masyarakatnya dan kemandiriannya dan berkulitas. Dengan pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal bertani, pengelolaan hasil pertanian, laut, ternak dan lain sebagainya maka dengan sendirinya para petani dan yang lainnya memajukan dirinya sendiri. Pemerintah harus bisa memberdayakan aparatnya dalam membina masyarakat serta keteladan yang baik dari mereka. Jangan hanya Cuma tahu menuntut kewajiban bagi rakyat tapi hak-hak dasar mereka diabaikan. Komitmen yang kuat untuk merubah Nias bukan lagi pengimpor dan pengonsumsi barang dari luar tapi menjadi konsumen barang sendiri, bila perlu barang yang dari Nias diekspor keluar daerah Nias. Akses untuk itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat. Mekanisme harga dipasar juga mestinya dikendalikan pemerintah, jika perlu barang yang harganya tinggi tersebut disubsidi dan yang terakhir pemerintah pusat dan daerah di Nias bekerjasama dengan investor membuka lapangan pekerjaan baru dan memberi hasil yang menyejahterakan masyarakat Nias. Tentu harapan kita semuanya, pasca adanya pemekaran di Nias baru-baru ini dengan semangat membangun dan memajukan daerah bukan membangun dan memajukan daerah rumah sendiri tapi secara keseluruhan. (Penulis adalah mantan aktivis CCIG dan UKnKP)

PERSOALAN PENIDIKAN DI INDONESIA

Permasalahan Pendidikan di Indonesia
Dan Solusinya

Permasalahan pendidikan di Negara Indonesia, masih terus menjadii perbincangan hangat didalam masyarakat. Berbagai kritik, solusi telah dilontarkan oleh berbagai pihak baik secara individu, komiunitas, maupun secara kelembagaan. Bahkan pakar-pakar pendidikan telah dan terus memperbincangkan persoalan ini untuk mencari solusinya. Tetapi yang sungguh mengherankan, dari sekian banyak kritik dan solusi, mengapa pendidikan kita juga belum menunjukkan perubahan yang nyata. Pada hal permaslahan ini telah bertahun dibahas, namun tetap saja perubahan yang lebih baik itu belum tampak dan dirasakan masyarakat. Faktanya menunjukkan sarana dan prasarana masih sangat banyakk yang kurang dari segi kauntitas dan kualitas. Kekurangan sarana dan prasarana sudah barang tentu mempengaruhi hasil belajar (prestasi) siswa. Lihat saja hasil atau tingkat kelulusan kelulusan Ujian Nasional siswa-siswi disekolah masih sangat rendah. Dan hasil itupun telah ternodai kecurangan yang konon pelakunya adalah lembaga pendidikan itu sendiri yang dirancang secara sistematis. Bahkan kejadian ini telah menimbulkan reaksi berbagai pihak, tak terkecauli Komunitas Air Mata Guru (KAMG) sebagai komunitas guru yang menolak hasil Ujian Nasional dengan penentuan standar kelulusan yang menyertainya. Penolakan ini cuklup beralasan, sebab dalam pelaksanaan Ujian Nasional memang terbukti tidak murni (curang) dan penerapan standar kelulusan sangat tidak sesuai dengan keadaan dilapangan khususnya didaerah. Banyak sekolah didaerah bahkan diperkotaan yang masih sangat minim sarana dan prasarananya, jumlah dan mutu tenaga pendidik yang sangat rendah, anggaran yang juga kurang dan sebagainya. Hal ini menjadi ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia sehingga penerapan standar kelulusan ujian nasional memberatkan bagi siswa siswi sekolah yang serba kekurangan tersebut. Pada akhirnya kondisi demikian mendorong sekolah-sekolah untuk melakukan kecurangan dengan tujuan siswa disekolah tersebut dapat lulus dan sekaigus mamalsukan “cap baik” bagi sekolah yang bersangkutan agar dipandang baik oleh atasannya dengan cara berusaha menyenangkannya alias “asal bapak senang (ABS)”.
Perhatian kita tidak hanya berfokus dari segi sarana dan prasarana saja. Aspek lainya juga perlu diberi perhatian khusus sperti aspek tenaga pendidik. Kita harus akui bahwa kualitas para tenaga pendidik dinegara Indonesia masih sangat minim dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sebagai bukti, masih ada tenaga pendidik dilembaga penidikan dasar yang hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat. Begitu juga dilembaga pendidikan tinggi masih banyak yang hanya tamatan strata satu (S1) baik perguruan tinggi negeri maupun swasta (SIB, 2008). Wajar saja kalu mutu pendidikan kita masih rendah karena memang keberadaan tenaga pendidik kita bagaikan “jeruk makan jeruk”. Artinya seorang tenaga pendidik mengajari orang yang belajar pada tingkat pendidikan yang sama dengan tamatan pendidikan pendidik tersebut. Pertanyaanya, bagaimana solusinya? Kita patut apresiasikan langkah kementerian pendidikan melalui dinas pendidikan melaksanakan penyetaraan ataupun sertifikasi guru dan dosen dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru/dosen. Namun hal ini tidak serta merta menjamin mutu pendidikan di Indonesia lebih baik sebab jumlah guru dan dosen yang ikut sertifikasi masih sangat sedikit dari jumlah yang ada dan kita juga belum tahu seperti apa wujud pelaksanaan penyetaraan (sertifikasi) tersebut apakah mendukung peningkatan kualits guru/dosen pesertanya. Kita berharap hal tersebut benar-benar dilaksanakan dan seluruh guru dan dosen mendapatkannya. Jangan sampai ada diskriminasi dan pelaksanaanya memenuhi harapan kita semua. Bukan untuk tujuan semata-mata untuk memenuhi syarat mendapatkan tunjangan profesi guru, seperti berita yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Nah, bagaimana dengan masalah kuantitas guru yang tersedia? Masih cukup mengkhawatirkan, banyak sekolah khususnya pendidikan dasar yang hanya memiliki satu, dua orang guru saja yang merangkap jabatan kepala sekolah dan pengajar. Bisa kita bayangkan guru yang mengajar tersebut mengajarkan semua bidang studi. Maka tepatlah istilah sesungguhnya master semua ilmu (MSI) itu ada dilembaga pendidikan dasar karena guru-gurunya mengajarkan semua ilmu. Itu artinya ketersedian tenga pendidik di Indonesia masih sangat terbatas jumlahnya. Adanya penerimaan pegawai negeri sipil dalam bidang penidikan akhir-akhir ini tidaklah mutlak perpengaruh besar terdap jumlah tenaga pendidik di Indonesia karena sebagian besar guru-guru baru yang direkrut itu semata-mata untuk mengisi kembali posisi-posisi guru sebelumnya yang telah pensiun dan akan pensiun. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan peran serta semua pihak dimana pemerintah diharapkan menjadi “best police maker (pembuat kebijakan terbaik)” kalau tidak, niscaya hal ini dapat terwujud.
Kepedulian yang serius dari pemerintah yang didasari ketulusan, keikhlasan dan kejujuran sangatlah mutlak dilakukan ada. Pemerintah jangan hanya bisa memberikan janji-janji politik yang pada dasarnya adalah janji kosong. Yang diperlukan masyarakat adalah tindakan konkrit dan tepat dari lembaga eksekutif kita dalam memperhatikan pendidikan di Indonesia termasuk soal anggaran pendidikan yang telah disahkan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara; jaminan perbaikan kesejahteraan guru dan jaminan memeperoleh pendidikan bagi setiap warga negara serta perbaikan dan peningkatan segala kebutuhan disekolah-sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Jangan sperti yang lalu-lalu banyak kebijakkan yang dikeluarkan tapi pelaksanaanya kurang bahkan hampir tidak ada, Banyak realisasinya yang bersifat formalitas saja. Pemerintah mestinya malu kika kebijakan yang dia buat dianggap oleh rakyatnya sebagai kebijakan “aspal (asli apa palsu)” dengan motto “kebijakan pemerintah kerap kali bagus tapi payah dalam pelaksanaanya”. Itu artinya apa? Setiap kebijakan yang pemerintah buat tampak bagus dan sedap didengar rakyat. Akan tetapi kalau ditanya dan dilihat bagaimana realisasinya tidak ada. Masyarakat hanya merasakan derita yang semakin mendalam dan menjadi korban pembodohan dan pembohongan dari para eksekutifnya yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki hati nurani. Jaminan memeperoleh pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanyalah menjadi dongeng bagi mereka yang menjadi korban tersebut. Mereka ini menjadi korban penjajahan dalam pendidikan di Indonesia.
Muncul pertanyaan, sampai kapan mereka dijajah dalam pendidikan atau kapakah mereka menikmati pendidikan yang layak? Hanya waktu yang bisa menjawabnya dan peran serta semua pihak yang berhati mulia memajukan pendidikan di Indonesia. Terkhusus pemerintah yang punya tanggung jawab besar dalam mengatasi masalah ini melalui pembuatan kebijakan pendidikan yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit, bisnis (pengusaha), dan lain-lain yang seolah-olah pro pada rakyat. Setiap warga negara harus bisa memperoleh pendidikan dengan akses informasi yang mudah, kemudahan administrasi masuk perguruan tinggi, dan yang lebih utamanya adalah biaya pendidikan murah bahkan gratis sampai perguruan tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat mestinya tidak perlu dibuat seperti halnya dengan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang konon tampak bagus dan seolah pro rakyat, namun sesungguhnya lebih berorientasi untuk mendaptkan keuntungan. Itu artinya bahwa perguruan tinggi boleh mengutip biaya besar bagi anggota masyarakat yang masuk perguruan tinggi. Atau dengan kata lain masyarakat yang melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi akan dibebankan biaya besar. Rakyat (mahasiswa) ini akan menjadi objek keuntungan kampus secara finansial. Meskipun dalam undang-undang Badan Hukum Pendidikan tersebut terdapat iming-iming keringan biaya, tapi itu tidaklah bararti bagi rakyat (mahasiswa), apalagi dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih sangat rendah dan lemah saat ini. Sebab sebagaimana yang penulis katakan sebelumnya bahwa kebijakan pemerintah acap kali bagus, tapi payah dalam pelaksanaan.
Sebagai penutup, permasalahan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab semua pihak sehingga dibutuhkan peran semua elemen bangsa ini untuk berpikir dan bertindak untuk memajukan pendidikan bagi seluruh warga negara. Tak terkecuali pemerintah yang mempunyai andil besar dalam membuat kebijakan yang seharusnya mementingkan rakyat, bukan kebijakan yang seolah-olah mementingkan rakyat namun sesungguhnya hanya kepentingan elit, golongan tertentu saja. Hendaknya lembaga pendidikan kita menjadi tempat untuk memanusiakan manusia Indonesia seutuhnya, bukan sebagai tempat meraih keuntungan belaka. Lembaga pendidikan jangan menjadi seperti perusahaan dagang produk yang orientasinya pada laba yang sebesar-besarnya. Dan untuk mencapai tujuannya dilakukan dengan strategi penarikan konsumen dengan cara memberikan diskon besar (subsidi) namun harganya telah dinaikkan lebih tinggi sehingga berapapun subsidi yang diberikan tidak akan berarti atau mengurangi beban masyarakat, sebab kemampuan membayar masyarakat masih sangat rendah dibawah harga yang dibebankan tersebut. Pemenuhan kebutuahn rakyat akan pendidikan yang layak akan terwujud apabila rakyat mudah mengakses informasi lembaga penidikan; kemudahan administrasi masuk perguruan tinggi; kualitas penidikan yang memadai; biaya pendidikan yang murah bahkan gratis; peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana; dan peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidik beserta kesejahteraanya. (Fasaoga Z. Penulis Adalah Mahasiswa salah satu PTN di Sumut, Peminat Masalah Sosial Dan Pendidikan, Aktivis CCIG)

CARA ORANG KRISTEN MEMECAHKAN KONFLIK

Prinsip Dalam Memecahkan Masalah

f.zebua

Kata bijak mengatakan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kalimat ini ada benarnya tergantung bagaimana sikap kita terhadap permasalahan itu sendiri. Adalah lebih baik dalam mengahdapi segala sesuatu kita punya prinsip “berpikir dahulu baru bertindak bukan bertidak dahulu baru berpikir”. Yang dibutuhkan dalam memecahkan konflik adalah kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang tepat atas persoalan itu. Beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam menghadapi persoalan.1. Kita dapat mengabaikannya. Kita telah membiasakan diri kita untuk mengabaikan masalah, untuk tidak melihat kebanyakan persoalan kita. Seandainya kita tidak sanggup mengabaikan sesuatu, pasti kita semua akan masuk orang yang mengalami gangguan kejiwaan (maaf, barangkali kita semua berada dirumah sakit jiwa). Kita harus mampu melihat persoalan yang mana yang lebih perlu. Dan perlu diingat juga masalah-masalah kecil yang sering muncul kembali adalah gejala adanya masalah tersembunyi yang lebih besar sehingga diperlukan penyelidikan yang lebih mendalam atas persoalan itu.2. Kita dapat menghindarinya. Menghadapi suatu prsoalan prlu adanya ketelitian dan pemahaman yang tepat akan masalah itu sehingga kebijakan yang kita ambil tidak menimbulkan masalah baru yang tadinya tidak ada menjadi ada bahkan mungkin lebih besar lagi.3. Menjaga agar jangan timbul permasalahan. Adanya peluang terjadinya persoalan baru, dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat agar peluang terjadinya masalah tadi tidak terjadi. Ibarat menjauhkan barang/benda tajam dari jangkauan anak-anak dengan menyimpannya ditempat yang tidak dapat dijangkau anak-anak sehingga tidak terjadi resiko yang fatal bagi anak tersebut.4. Memecahkan persoalan itu. Namun perlu diingat juga bahwa tidak semua masalah memiliki pemecahan yang sama, tergntung bentuk/sifat dari masalah itu sendiri. Misalnya apabila muncul suatu kesalahpahaman, maka yang dibutuhkan oleh pihak yang salah paham tersebut untuk memecahkan permasalahan adalah “pengertian”.5. Belajar hidup dalam persoalan itu. Jika suatu masalah itu dianggap suatu hal yang perlu dihindari akan membuat kita tidak pernah menyelesaikan persoalan. Tidak semua konflik menghasilkan hal yang buruk, tapi dapat juga bermanfaat bagi kita yang biasa biasa dalam hidup. Ambil contoh persoalan yang dihasdapi Paulus ketika dia menjadi pengabar injil diberbagai tempat, dia rela untuk dipenjarakan. Tapi apa yang menjadi sikap Paulus sangatlah kontroversial secara logika kita manusia. Paulus menerima dan menyetujui kondisi itu karena keyakinannya terhadap Tuhan (bndg 2 Korintus,2:8-10)6. Sikap orang Kristen terhadap masalah. Jika kita orang yang percaya bahwa firman Tuhan itu benar, persoalan yang kita hadapi bukanlah suatu hal yang ditakuti orang Kristen. Alkitab menunjukkan pada kata bagaimana menghadapi persoalan (konflik) seperti yang disaksikan oleh Paulus dalam (2Korintus 12:8-10) dan yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan lainnnya (bndg Yakobus 1:2-5).
Diposkan oleh ononiha di 8:51:00 AM (disadur dari berbagai sumber)

Masalah Kunjungan ke Nias

PETUGAS PELABUHAN MAIN MATA

Y. Zebua

Adalah sudah menjadi rahasia umum diIndonesia setiap kali ada kecelakaan transportasi, para pihak-pihak yang terkait selalu mencari alasan pembenaran diri. Salah satu contoh baru-baru ini telah terjadi musibah tenggelamnya kapal motor didaerah perairan Sulawesi yang telah menelan korban ratusan jiwa. Betapa tidak berharaganya jiwa seorang manusia dinegeri ini. Ketika masyarakat, media menanyakan kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam musibah in,jawaban yang santer kita dengar adalah faktor alam/cuaca yang tidak bagus. Apakah iya dizaman modern yang serba canggih sekarang ini faktor cuaca tidak dapat mendekteksi hal tersebut atau jika memang tidak ada alat pendeteksinya, setidaknya bisa belajar dari pengalaman kecelakaan yang banyak menimpa transportasi kita belakangan ini? Ataukah hal itu diabaikan demi keuntungan dalam bisnis pelayaran? Sungguh ironis, bangsa yang memiliki maritim yang sangat luas ini, tidak mampu mengadakan peralatan canggih untuk mendeteksi keadaan alam. Sudah saatnya para pihak yang terkait memikirkan perbaikan transportasi kita yang sangat amburadul ini.Namun masalahnya bukan hanya itu saja, faktor dari manusia itu sendiri juga perlu diberi perhatian lebih. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, namun jika manusianya tidak memiliki etika baik, tidak akan ada artinya karena manusia itu yang menjadi faktor utamanya dalam pengelolaan alat-alat tersebut. Artinya jikapun peralatan canggih telah diadakan namun manusia sengaja melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, maka usaha yang dilakukan akan menjadi sia-sia saja. Sebagai contoh , beberapa waktu yang lalu saya punya pengalaman saat berkunjung ke Pulau Nias bulan Desember 2008 lalau. Saya memulai perjalanan dengan naik angkutan (taxi) dari Medan menuju pelabuhan SIBOLGA. Sesampainya disana saya langsung ke Loket penjualan tiket kapal motor penumpang menuju Nias. Begitu loket dibuka langsung diserbu calon penumpang yang membeli tiket kapal. Begitu terkejutnya saya dalam sejenak petugas loket mengatakan tiket sudah habis. Menurut pengamatan saya, saat itu yang sudah dapat tiket masih sekitar puluhan orang, padahal daya tampung kapal tersebut sekitar 200 orang. Saya pun mencoba cari tahu, dan ternyata dari informan yang saya dapat, tiket cepat habis karena sudah ada orang dalam yang menjual tiket itu kepada para calo. Rasa penasaran saya pun semakin tinggi. Akhirnya saya mencoba mencari orang yang jual tiket diluar. Dan memang benar calo-calo itu meiliki 5-10 tiket, dengan nama yang asal dibuat dan harga satu tiket juga naik antara 200-300% dari harga yang sebenanya. Yang lebih mengherankan lagi, orang yang tidak punya tiket dapat naik kapal tanpa tiket dan jaminan, cukup bayar kepada petugas saja. Penasaran dengan hal itu, saya juga dalam keadaan terdesak, mencoba naik kapal dengan jalur tersebut, dan ternyata memang benar juga. Ketika dilakukan pengecekkan diatas kapal, saya aman-aman saja, tidak diperiksa. Setelah kapal berangkat, saya mencoba jalan-jalan diatas kapal, begitu kagetnya saya melihat penumpang yang harus duduk 5 orang diatas 1 kursi, ada yang duduk ditangga kapal bahkan ditempat pembuangan (maaf: pintu WC), ada juga yang duduk dipinggir-pinggir kapal tersebut yang sangat membahayakan jiwa mereka. Saya memperkirakan penumpang kapal tersebut leih dari tiga ratus orang, belum lagi truk beserta barang, mobil, sepeda motor. Selama perjalanan saya hanya berdoa dalam hati "semoga saja kami tidak terjadi apa-apa dengan keadaan kapal seperti ini".Dan walaupun kami dapat sampai dipelabuhan Gunung Sitoli, namun hatiku begitu mencemaskan. Saya berharap ketika saya kembali dari Nias ( bulan Januari 2009) tidak mengalami hal ini lagi. Akan tetapi harapan itu tidak terwujud, hal yang serupa juga terjadi saat saya mencari tiket kapal menuju pelabuhan Sibolga. Bahkan keadaannya justru lebih buruk lagi. Waktu datang keloket untuk membeli tiket, petugasnya mengatakan tiket telah habis, jika bapak mau tiket, ada tapi harganya mahal (200% dari harga sebenarnya) dan tiketnya diambil diatas kapal nanti. Karena saya juga sudah lelah mencari dan tiket tergesa-gesa pulang, sayapun menyetujui tawaran itu dengan diantar oleh orang yang ditunujuk oleh petugas loket tersebut yang menurut saya orang kepercayaannya. Betapa menyedihkannya setelah saya dikapal saya tidak kunjung dikasih tiket dan juga tidak diperiksa tiket. Keadaan dikapal tidak jauh beda dengan keadaan saat saya berangkat, penumpang berdiri dan berdesak-desakkan seperti musibah pembagian zakat yang terjadi di Jawa Timur beberapa waktu lalu, ada yang duduk ditangga-tangga kapal, tidur dipinggir-pinggir kapal,dan dibagian-bagian kapal yang dapat digunakan untuk duduk, tidur tanpa memperhatikan itu tempat apa. Saya bersama seorang teman yang dijanjikan tiket sebelumnya mengmbil tempat didekat tempat kendaraan dengan beralaskan koran selama dalam perjalanan.Begitulah gambaran transportasi laut kita sekarang ini, begitu memprihatinkan keadaannya. Saya dapat menyimpulkan kecelakaan bahwa musibah demi musibah yang menimpa transportasi kita beberapa tahun terkhir ini lebih disebabkan oleh kelalaian menjalankan tugas oleh pihak terkait dan petugas yang sengaja melalaikan peraturan demi mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya peran serta masyarakat, media, LSM dan tindakan tegas pemerintah dalam menegakkan hukum sangat dibutuhkan.

MENJAWAB KERAGUAN ORANG KRISTEN DALAM MEMILIH

Memilih Bagi Orang Kristen, Hak atau Kewajiban?
oleh Fasaoga

Banyak diantara kalangan jemaat (rakyat) digereja, persekutuan, dan komunitas kristen memperdebatkan apakah orang kristen boleh terlibat atau tidak dalam politik? Apakah memilih itu hak atau kewajiban? Ada banyak argumen yang dilontarkan oleh jemat untuk menjawab pertanyaan ini, baik yang setuju ataupun tidak setuju dan yang menyatakan hak atau kewajiban. Tetapi ada hal yang perlu dipahami orang kristen yaitu keberadaan kita dan hakekat politik tersebut. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita diberi tugas dan tanggung jawab Sang Pencipta. Yesus berkata: “kamu adalah garam dunia” (Matius, 5:13). Ini artinya diberiNYA tugas dan tanggung jawab menggarami dunia. Sifat garam adalah asin. Tidak jarang garam digunakan sehari-hari dalam makanan karena kemampuan pengaruhnya mengubah cita rasa. Proses pelarutan garam tidak tampak oleh kita, tapi pengaruhnya sangat terasa. Kalau kita memaknai dalam kehidupan perpolitikan bahkan aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya berarti orang kristen mempunyai peranan, tugas,dan tanggung jawab yang sangat besar “sebagai garam”. Berperan sebagai garam, orang kristen tidak perlu melihat “kuantitas (jumlah)”, melainkan pada “kualitas iman, kasih, karakter, dan intelektual”. Kualitas itulah yang harus mempengaruhi kondisi bangsa. Hendaknya orang kristen tidak kehilangan visi dan misi kristiani atau tenggelam dalam pergolakkan politik (dunia). Orang kristen harus memiliki dan mempertahankan sikap positif, konstruktif, dinamis, dan kritis terhadap masalah bangsa. Politik janganlah dipandang sebagai sesuatu yang tabu atau kotor, najis. Sebab politik pada dasarnya bermakna “menata”; “mengatur” dan memiliki tujuan “untuk menyejahterakan rakyat”. Memang praktik perpolitikkan saat ini telah kehilangan makna dan tujuannya. Akan tetapi, itu terjadi karena orang didalamnya (politikus) memiliki hati dan pikiran yang jahat (kotor) terhadap politik itu sendiri. Jadi bukan politiknya yang kotor. Ibarat mobil yang dibawa oleh orang mabuk, maka jalan mobilnya juga seperti orang mabuk. Jadi pengembalian makna dan tujuan politik sangat tergantung pada orang yang terlibat didalamnya (politisi itu sendiri).Hubungannya dengan pemilu adalah hak kita dalam menentukan wakil atau pemimpin kita yang akan membawa kita pada kehidupan yang “tertata”, “teratur” (kedamaian) dan “kesejahteraan”. Sebagai warga bangsa Indonesia, kita punya “hak” dalam memilih bukan suatu kewajiban. Kita boleh memilih ataupun tidak. Namun perlu kita ingat, bahwa keberadaan kita sebagai umat kristiani dibumi Indonesia merupakan “anugerah Allah”, termasuk hak-hak kita. Sebagaimana yang dikatakan rasul Paulus: “tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.....”(Ikorintus, 15:10). Kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk menggunakan berkat yang dikaruniakanNYA pada kita, termasuk sebagai warga Indonesia. DIA menempatkan kita disini karena Tuhan punya maksud dan rencana yang indah dengan memberikan kita tanggung jawab sebagai garam. Jadi persoalannya bukan pada boleh atau tidak menggunakan hak pilih kita, tetapi tanggung jawab kita sebagai garam tadi. Kita memilih salah satu wakil kita atas dasar “tanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan” dan secara horizontal kepada negara (warga)”. Sikap golput (tidak memilih) adalah sikap yang tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab. Anda memilih atau tidak, semua rakyat akan diwakili atau dipimpin oleh mereka yang dipilih rakyat banyak.

Sebagai refleksi bagi kita, sikap skeptis, apatis, pesimis harus disingkirkan, dan diubah menjadi sikap positif, optimis, konstruktif, dinamis, dan kritis terhadap masalah bangsa. Politik adalah suatu bidang pelayanan yang seharusnya ditunjukkan kasih Allah itu. KasihNYA nyata dalam upaya setiap warga mengusahakan kesejahteraan umum. Ini suatu tanggung jawab kita dari Tuhan sebagaimana yang dinyatakanNYA kepada nabi Yeremia (29:7): “usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Allah buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”. Yesus adalah teladan kita dalam menyatakan keberpihakkanNYA terhadap kaum yang kecil, lemah, miskin, dan terpinggirkan. Mari kita mengikuti dan meneladani kepemimpinan Tuhan Yesus.

MENGELOLA KONFLIK MENJADI DINAMIKA DALAM PELAYANAN/GEREJA

Mendengar kata konflik bukanlah sesuatu kata yang baru atau juga telah usang ditelinga kita. Siapapun pastilah pernah mendengar,melihat, dan mengalami bahkan mengatasi konflik, baik konflik internal maupun konflik eksternal. Bagi sebagian orang konflik dipandang sebagaii seseuatu yang buruk atau selalu memiliki konotasi negatif. Konflik sering dihubungkan dengan pertengkaran, perkelahian,pengrusakkan, perpecahan dan lain sebagainya. Contohnya adalah konflik di Aceh, di Poso, konflik dalam organisasi seperti konflik di partai kebangkitan bangsa antara Gusdur dengan Muhaimin Iskandar dan lain-lain. Ataupun apabila kita mendengar ada konflik didalam pelayanan, kita sudah segera mengetahui apa yang dimaksudkan, dan sebaliknya juga konflik tidak selalu membawa hal yang buruk tapi ada juga makna ataupun nilaii positif dari konflik itu. Konflik selalu melibatakan dua atau lebih sisi yang berlawanan, baik itu berhubungan dengan orang, peraturan, budaya, maupun benda-benda tertentu. Jikalau demikian halnya yang menjadi pertanyaan bagi kita “apakah konflik seuatu hal yang perlu kita hindari?”
Untuk menjawab pertanyaan itu maka terlebih dahulu kita harus berada pada pemahaman yang sama tentang makna konflik itu. Secara umum konflik diartikan sebagaii percekcokkan; perselisihan, pertentangan, atau ketegangan. Contoh sederhanya adalah konflik batin, yang artinya bahwa dalam diri seseorang terdapat dua atau lebih gagasan atau keinginan yang bertentangan seperti dalam memilih “tujuan hidup”-mengikuti keinginan duniawi atau mengikuti “jalan yang benar”. Hal ini biasanya akan mempengaruhi tingkah laku seseorang trsebut. Contoh lain yang dapat kita lihat atau alami langsung adalah konflik sosial yang artinya terdapat pertentangan/perlawanan /persaingan antar anggota masyarakat yang sifatnya universal. Konflik dapat terjadi apabila pihak-pihak yang bertentangan saling bertemu dan berbenturan.
Suatu perbedaan, ataupun yang bertentangan (berlawanan) jika dikelola dengan baik dan tepat (asal tidak berbenturan) akan memberikan dampak yang positif. Salah satu contohnya, didalam ilmu pengetahuan , aliran listrik pada dua kutub yang berbeda yang terdapat dalam sebuah baterai akan mengahasilkan tegangan (jangan dikontak langsung, akan terjadii hubungan pendek) yang dapat diperlukan untuk untuk menghasilkan aliran listrik. Jikalau hasil tegangan ini dikelola, diarahkan, diatur sedemikian rupa , tentu akan memberikan manfaat yang berguna untuk menerangi, ketika tegangan itu meneurun/hilang, maka terang suatu lampu juga hilang (padam). Contoh-contoh diatas sapat menjadi bahan atau dasar pemikiran bagi kita tentang makna dan pengaruh positif dan negatif suatu konflik.Dalam tulisan ini penulis mencoba meminjam definisi konflik yang dibuat oleh Stephen Robbins yang mengatakan bahwa “konflik (pertentangan) adalah suatu proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah atau akan segera mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian pihak pertama. Artinya bahwa apabila dalam suatu kegiatan yang sedang berlangsung terdapat titik interaksi (titik permasalahan dalam hubungan satu dengan lainnya) yang saling bersilangan, maka titik tersebut berpotensi menimbulkan konflik antar pihak. Kemungkinan konflik yang terjadi dapat berbentuk/sifatnya kasar, terbuka, dan penuh kekerasan atau halus yang diwujudkan dalam ketidaksepakatan. Barangkali definisi diatas menambah pengetahuan atau membuka mata kita dalam memandang suatu konflik. Mungkin saja selama ini kita memiliki pandangan bahwa konflik sesuatu yang buruk (negatif/merugikan) sehingga harus dihindari akibat dari pada komunikasi yang buruk, kurang keterbukaan, kepercayaan antar orang-orang dengan para pemimpin ataupun mitra dan sebaliknya pimpinan tidak tanggap terhadap kebutuhan para bawahannya. Ataupun juga menganut pandangan bahwa konflik adalah kejadian yang wajar/tidak terhindarkan dalam organisasi sehingga harus diterima karena dapat dijadikan pendorong kinerja kelompok/organisasi itu sendiri. Maupun pandangan lainnya yang menganggap konflik adalah hal yng mutlak perlu dalam organisasi /kelompok agar kinerjanya efektif, karena adanya keterbukaan dalam menerima gagasan atau ide-ide segar dan baru yang muncul, yang pada akhirnya organisasi tidak bersifat kaku, demokratis, atau “yes man” dapat diminimalkan. Terlepas apa dan darimana kita memandang suatu konflik, namun yang perlu kita perhatikan bahwa secara umum konflik dalam organisasi/kelompok terjadi apabila terdapat dua atau lebih hal/pendapat yang berbeda atau bertentangan yang tidak dapat dikompromikan. Dan apabila masing-masing pihak yang berbeda pendapat itu bersih keras memaksakan pendapatnya sendiri atau kelompoknya, maka peluang terjadinya konflik yang berkepanjangan akan bisa terjadi dan menimbulkan perpecahan dalam kelompok/organisasi itu sendiri yang pada akhirnya juga akan menghambat kinerja organisasi/kelompok apabila konflik yang terjadi tersebut tidak diatasi dengan baik dan tepat. Dan hal ini dapat terjadi diorganisasi manapun tidak terkecuali organisasi pelayanan atau gereja.
(Disadur oleh Fasaoga, dari berbagai sumber)